Ketua PA Cianjur :

Belum Genap Dua Hari Menempati Gedung Baru

Gedung baru PA Cianjur yang terletak di jalur protokol Bandung-Cianjur Km3.

Cianjur | badilag.net

Rasa heran muncul ketika rombongan Subdit Tata Kelola beserta redaktur badilag.net tiba di kantor PA Cianjur di Jl. Raya Bandung No. 108 A, Cianjur, Selasa siang (9/3). Suasana kantor terlihat sunyi, sepi, tidak kelihatan aktifitas pegawai maupun para pihak pencari keadilan yang berlalu lalang di lokasi kantor.

Salah seorang dari rombongan mencoba mendekati dan ternyata pintu kantor terkunci rapat. Yang ada hanya pengumuman yang ditempel di pintu kantor tersebut “Pengadilan Agama Cianjur Pindah Ke Jl. Raya Bandung Km. 3”.

Tidak lebih dari tiga kilometer dari kantor lama, rombongan pun tiba di lokasi kantor baru PA Cianjur. Bangunan dua lantai yang berada di atas lahan tanah seluas ± 5000m2 tersebut, terlihat megah dan berbeda dengan bangunan yang ada di sekitarnya.

KETUA MA MEMBUKA KEJUARAAN TENIS DAN CATUR DALAM RANGKA HUT IKAHI

Jakarta l mahkamahagung.go.id

Melalui pertandingan semacam ini semoga kita bisa kembali memasyarakatkan olahraga dan sebagai wadah mempererat silaturahmi sesama hakim. Hal itu diungkapkan Ketua Mahkamah Agung, DR. H. Harifin A Tumpa, SH., MH pada saat membuka langsung Kejuaraan Tenis dan Catur dalam rangka Hari Ulang Tahun IKAHI ke 57, jumat, 12 Maret 2010 di Mahkamah Agung.

Acara yang dimulai pukul 08.00 WIB ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Sejumlah Ketua Muda, para hakim agung, para hakim, dan karyawan Mahkamah Agung.
Bertempat di lapangan Tenis Mahkamah Agung, kejuaraan ini cukup mendapat antusias para karyawan. Hal ini terbukti dengan banyaknya peserta yang mengikuti kejuaraan ini.

Bandung-Humas, Kamis 11 Maret 2010, Para peserta pelatihan sertifikasi lkpp melaksanakan pengisian soal ujian dari Tim Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP). Soal ujian ini di bawa oleh Reghi Perdana dari Bapenas dan Heri Wibowo dari LKPP Pusat. Pelaksanaan ujian ini berlangsung di ruang Maluku Hotel Grand Aquila – Bandung.

Sebelum ujian di mulai para peserta juga mendengarkan penjelasan tentang pelaksanaan ujian yang dijelaskan oleh Reghi Perdana dari Bapenas. Reghi juga menjelaskan bahwa soal ujian dalam keadaan disegel pada koper dengan disaksikan oleh panitia sertifikasi dari Mahkamah Agung, Bahwa Penyelenggaraan Ujian Nasianal dalam hal ini Direktorat Bina Sertifikasi Profesi, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerinta (LKPP).

Pentingnya Pelatihan Sensitivitas Jender

Searah Jarum Jam: Rosita MacDonald (baju putih), Dirjen Badilag Wahyu Widiana, Dir. Binganis Zuffran Sabrie, Achmad Cholil (asisten), Dir. Binadministrasi Hidayatullah MS, dan Lies Marcoes (paling kiri).

Jakarta | badilag.net

Ditjen Badilag Kamis pagi (11/3) menerima kunjungan Rosita MacDonald, Program Officer; Governance, Law and Civil Society di The Asia Foundation (TAF), sebuah NGO yang bermarkas di San Francisco, Amerika Serikat. Rosita datang bersama perwakilan TAF Indonesia Lies Marcoes Natsir.

“Saya dari The Asia Foundation sedang menyusun data tentang success story Badilag dalam memberdayakan hakim Peradilan Agama terutama dalam upaya peningkatan sensitivitas Jender yang telah diperankan oleh (Mahkamah Syar’iyah) Aceh,” ungkap Rosita, wanita berkebangsaan Australia ini mengawali pertemuan.

Rapat kerja komisi III DPR-RI dengan jajaran hukum diwilayah Kepulauan Riau yang di ketuai oleh Ir Tjatur Sapto Edy,MT selaku ketua tim komisi III DPR. Acara yang berlangsung di Graha Kepri di mulai pukul 09.00WIB di ikuti oleh kepolisian, kejaksaan, depkumham dan pengadilan. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat dan mendengar secara langsung kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh mitranya kerjanya, khususnya empat peradilan di wilayah Kepuluan Riau.

Dalam paparannya,Ketua pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Ibu P. Rosmala Sitorus, SH.MH menjelaskan tentang anggaran DIPA dan sumber daya manusia khususnya para pegawai dan hakim yang kurang/tidak sesuai dengan banyaknya perkara yang masuk. Belum terealisasinya alokasi untuk pembangunan gedung baru di Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau ini di sebabkan karena banyaknya perkara sebagian besar justru berasal dari Batam.

Sementara, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Drs. A. Mukhsin Asyrof, SH., MH menyampaikan bahwa selama tahun 2009 perkara yang disidangkan menggunakan cara dengan sidang ditempat. Hal ini dilakukan karena perkara yang masuk sebagian besar berasal dari luar wilayah Pekanbaru serta Keterbatasan biaya bagi pencari keadilan untuk pergi ke PTA Pekanbaru membuat cara sidang di tempat dilakukan. Beliau berharap, semoga ke depannya pemberlakuan biaya perkara ditiadakan bagi pencari keadilan yang kurang mampu.
Menurut Ketua Komisi III, kendala yang ditemui akan ditindaklanjuti di tingkat pusat pada saat rapat kerja dengan Mahkamah Agung.