Rakor Pengembangan Laporan Pelaksanaan RB:

Akan Dicheck, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di MA & Pengadilan-Pengadilan

Dari kiri: Sekretaris MA, Tuada Pembinaan MA, Wakil Ketua Kordinator Tim Pembaharuan MA dan Panitera MA.

Bandung | Badilag.net

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya, yang sudah berlangsung sejak 2008, akan dichek oleh Tim Nasional Pelaksanaan RB yang dimotori oleh Kementerian PAN & RB, baik dokumen atau pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, dalam waktu dekat,  Ketua pengadilan se Indonesia akan dikumpulkan untuk diberi penjelasan, sekaligus untuk dibahas langkah-langkah yang diperlukan.

Informasi itu mengemuka pada acara pembukaan Rakor Pengembangan Laporan Pelaksanaan RB, di Bandung, Selasa (31/8) malam tadi. Rakor, yang merupakan rapat lanjutan dari  rapat serupa minggu lalu di Karawaci Tangerang, dibuka oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH, LLM, sebagai Wakil Ketua Kordinator Tim Pembaharuan Mahkamah Agung.

Rakor yang direncanakan berlangsung dua hari ini dihadiri oleh Ketua Muda Pembinaan Widayatno Sastrowardoyo, SH, MSc, Sekretaris MA Drs. H.M. Rum Nessa, SH, MH, Panitera Suhadi, SH, MH, para eselon I, eselon II dan pejabat-pejabat MA lainnya.

KPTA Babel :

"KNOWLADGE, SKILL & ATTITUDE" HARUS DITINGKATKAN

GUNA MENUJU PERADILAN YANG AGUNG

Pangkalpinang l pta-babel.net

Rabu, 25 Agustus 2010 menjadi hari yang cukup sibuk bagi Pegawai PTA Babel karena pada hari tersebut akan dilaksanakan dua acara sekaligus, yakni : Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Hakim Tinggi serta Pengambilan Sumpah, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Agama Sewilayah PTA Babel. Dalam acara kali ini, ada 5 orang Hakim Tinggi yang akan diambil sumpah dan dilantik sebagai Hakim Tinggi PTA Babel. Acara yang bertempat di ruang sidang PTA Babel ini dipimpin langsung oleh H. Dja'far Abd. Muchith (KPTA Babel). Kelima orang Hakim Tinggi, yaitu : H. Abd. Razak Bachtiar (Wk. PA Kalianda), Djasril Darwis (Hakim PA Padang), Arwan Hasyim (Wk. PA Sumedang), Harmaen (KPA Bogor) dan H. Muzzamil Ali (Wk. Msy Bireun) dilantik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 127/KMA/SK/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010. Acara ini dihadiri oleh para Hakim, Pejabat Struktural & Fungsional PA sewilayah PTA Babel serta dihadiri pula tamu-tamu yang turut serta mengantar para Hakim Tinggi yang dilantik.

Dirjen Badilag Pada Acara Pelantikan 18 Hakim di PTA Bandung:

“Justice For All”
Bukan Hanya Sidkel, Prodeo dan Posbakum

Dirjen Badilag, Wahyu Widiana, ketika memberikan pengarahan di PTA Bandung, didampingi KPTA Bandung, Drs. H. Zainal Imamah, SH, MH (kiri) dan Kasubbag Perencanaan Ditjen Badilag Sutarno, S.Ip, MM (kanan). [photo: PTA Bandung]

Bandung | badilag.net

“Justice For All” yang menjadi perhatian nasional bahkan internasional, di lingkungan peradilan agama bukan hanya menyangkut pelayanan perkara prodeo, penyelenggaraan sidang keliling dan pos bantuan hukum saja. Namun lebih dari itu, “Justice For All” menyangkut semua aspek pelayanan.

Dirjen Badilag, Wahyu Widiana, menyatakan hal itu di depan Ketua PTA Bandung, KPA se Jawa Barat dan seluruh yang hadir saat pelantikan 6 hakim tinggi dan 12 KPA, Kamis (21/8) sore di Aula Utama gedung PTA Bandung.

UPACARA PERINGATAN HUT KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE- 65

DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang l pta-babel.net

Merdeka...., Merdeka..., ...

Kata-kata ini membahana serentak diseluruh pelosok tanah air. Dari Sabang sampai Merauke seluruh rakyat Indonesia mengumandangkan kata-kata perjuangan tersebut. Tak ketinggalan pula di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selasa, 17 Agustus 2010 kemarin, PTA Babel melaksanakan Upacara dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-65. Upacara ini juga merupakan rutinitas bagi seluruh Pegawai di lingkungan PTA Babel.

Ke Depan, Masyarakat Boleh Mengakses Informasi SMS Gateway

Dirjen Badilag sedang memimpin 'Tadarus IT' mengenai SMS Gateway, pekan kemarin.

Jakarta I badilag.net

Keterbukaan informasi di lingkungan peradilan agama tidak hanya berkaitan dengan prosedur dan biaya berperkara. Ke depan, transparansi juga akan diwujudukan dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses informasi mengenai SMS Gateway.

“Saya ingin semua orang bisa melihat SMS Gateway ini, tapi read only. Masyarakat bisa membaca tapi tidak bisa merubah datanya,” kata Dirjen Badilag Wahyu Widiana, dalam rapat bertajuk “Tadarus IT”, di ruangannya, pekan kemarin. Rapat ini diikuti Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama dan jajarannya serta Tim IT Badilag.

Sebagaimana diketahui, sejauh ini SMS Gateway digunakan untuk mengirim laporan biaya perkara, perkara prodeo, dan sidang keliling. Mulai tahun anggaran 2011, aplikasi ini juga akan digunakan untuk mengirim laporan mengenai penyelenggaraan pos bantuan hukum (posbakum).