Komisi khusus dibentuk di hari ketiga rakernas (Rabu, 13/10/10) yaitu komisi Kepaniteraan dan Komisi VI yang meliputi Urusan Administrasi. Komisi V yang dipimpin oleh Panitera MA mengagendakan pembahasan perkara dan tugas pokok hakim agung. “Dalam sesi ini diharapkan kita meluruskan kembali tugas dan fungsi pokok hakim agung” tegas Ketua MA dalam pembukaannya.

Sementara Panitera MA memaparkan keadaan perkara Januari – September 2010. Perkara yang masuk sejumlah 10.691 dan perkara putus 10.235. Perkara yang paling banyak jumlahnya pidana khusus yang mencapai 1.935 perkara. Di sesi ini disampaikan juga rekapitulasi perkara putus bulanan dari masing – masing hakim agung.

Pemaparan di Komisi VI dengan narasumber Ketua Muda Pembinaan, Sekertaris MA, Para Kepala Badan dan Para Dirjen ini menitikberatkan pada peningkatan laporan pertanggungjawaban ke BPK dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional di tubuh MA. “Kita akan melaksanakan sosialisasi Reformasi Birokrasi Nasional ke berbagai daerah” ungkapnya di sela – sela pemaparan.

Ada Pemutaran Film di Rakernas

Balikpapan | badilag.net

Ada sedikit yang berbeda pada Rakernas kali ini, khususnya untuk mereka yang tergabung di Komisi II (Uldilag). Ya, para peserta di komisi ini yang terdiri dari para hakim agung, Pimpinan Ditjen Badilag, Ketua PTA, Wakil Ketua PTA dan Pansek PTA se-Indonesia disuguhi pemutaran film.

Adalah Dirjen Badilag, Wahyu Widiana, yang ‘memaksa’ para peserta untuk menatap layar lebar yang terpampang di bagian depan ruang rapat komisi. “Saya minta waktu bapak-bapak dan ibu sekitar 10 menit untuk sama-sama menyaksikan sebuah film. Film ini penting karena YM. Ketua Mahkamah Agung menjadi salah satu aktornya,” pinta Dirjen sebelum memaparkan presentasinya Selasa sore (12/10).

Bukan film action atau film horror yang ditayangkan, tetapi film yang berkaitan erat dengan tugas pokok pengadilan agama. Film non fiksi besutan sebuah NGO yang bernama PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) itu bercerita tentang access to justice.  Dengan judul “Sidang Keliling; Akses Keadilan bagi Semua”, film ini menggambarkan bagaimana sidang keliling memberikan kontribusi signifikan dalam menjamin akses keadilan bagi semua (justice for all).

Rakernas MA 2010 Resmi Dibuka

Ketua MA Harifin A Tumpa menabuh gong sebagai tanda dibukanya Rakernas MA tahun 2010.

Balikpapan l badilag.net

Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2010 dibuka secara resmi oleh Ketua MA Harifin A Tumpa, Selasa (11/10). Persis pukul 10:40 WITA, Ketua MA menabuh gong sebagai pertanda dibukanya Rakernas yang berlangsung di Balikpapan, dari tanggal 10 hingga 14 Oktober ini.

Tema yang diusung MA dalam Rakernas ini ialah “Dengan Semangat Perubahan Memperkokoh Landasan Menuju Peradilan yang Agung.”

Ketua MA menyatakan, tema ini dipilih karena harus ada semangat untuk berubah. “Untuk maju haruslah berubah. Indonesia mengalami perubahan di segala bidang. Setiap komponen bangsa, termasuk aparat peradilan, harus merubah pola pikir,” tutur Harifin, di hadapan Gubernur Kalimantan Timur dan para peserta Rakernas.

Rakernas MA di Balikpapan Disambut Hangat

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Farid Wadjdy, mengaku bangga daerahnya dijadikan tempat Rakernas MA.

Balikpapan l badilag.net

Untuk kali pertama dalam sejarah, Rakernas Mahkamah Agung tidak digelar di ibu kota propinsi. Tahun 2010 ini, MA menjatuhkan pilihan pada Balikpapan, sebuah kota di Kalimantan Timur, sebagai tempat diselenggarakannya Rakernas.

Tadi malam (10/10), pimpinan MA dan sebagian peserta Rakernas mendapat sambutan hangat dari tuan rumah. Wakil Gubernur Kaltim memimpin penyambutan itu dalam acara bertajuk “welcome party”. Dalam versinya yang panjang, acara itu bernama Malam Ramah Tamah Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Peserta Rakernas dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Propinsi Kaltim dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Balikpapan.

“Kami menyambut baik kegiatan Rakernas MA di Balikpapan dengan harapan bisa berjalan sukses dan lancar,” ujar Wakil Gubernur Kaltim, Farid Wadjdy.