Muhibbah PA-PA se Kaltim ke Negeri Sabah :

“Percuma”,

Berperkara di Mahkamah Syariah Negeri Sabah

Gedung Mahkamah Tinggi Syariah Kota Kinabalu, Sabah, terletak di Komplek Perkantoran Majlis Ugama Islam Sabah, dekat Masjid Negeri Sabah, di pusat kota Kinabalu.

Kota Kinabalu, Badilag.net

“Percuma” dalam bahasa Malaysia bukan berarti “sia-sia”, tapi “gratis” alias “prodeo”.  Jadi, yang dimaksud dengan judul berita  di atas adalah bahwa semua pencari keadilan yang mengajukan perkaranya di Mahkamah-mahkamah Syariah (MSy) di Negeri Sabah tidak dipungut biaya, alias gratis.  Bukan main.

Dari aspek biaya, MSy-MSy di salah satu negara bagian Malaysia yang berpenduduk sekitar 3 juta ini, betul-betul telah menerapkan “Justice for All” atau lebih tegas lagi “Justice for the Poor”.

Itulah salah satu catatan yang menarik dari kunjungan PA-PA se Kaltim ke Negeri Sabah, yang dilaksanakan tanggal 24/6 di Mahkamah Rendah Syariah Tawau dan tanggal 25/6 di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Kinabalu.

MA akan Pilih Pengadilan Percontohan Mediasi

Mahkamah Agung akan memilih pengadilan-pengadilan yang layak dijadikan percontohan untuk mediasi. Dari lingkungan peradilan agama, akan dipilih satu Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah yang dinilai memenuhi kriteria yang ditentukan.

“Saya diminta Pak Ketua Muda Uldilag untuk mencari, mana kira-kira PA yang bisa dijadikan percontohan mediasi,” kata Dirjen Badilag, Wahyu Widiana, ketika melakukan rapat koordinasi dengan Pansek PTA se-Indonesia, Senin (21/6/2010).

Ada beberapa kriteria yang dipatok. Di antaranya, ruang mediasi yang memadai, kualitas mediator, kesesuaian dengan hukum acara dan tentu saja tingkat keberhasilan mediasi.

“Kami mohon, tiap PTA mengirimkan minimal satu nama pengadilan di wilayahnya yang layak dijadikan percontohan mediasi,” kata Dirjen Badilag.

Badilag Susun Pedoman Persuratan Baru

Jakarta l badilag.net

Sebagai bagian dari lembaga negara di bawah Mahkamah Agung, Ditjen Badilag menilai perlu melakukan perubahan pedoman persuratan agar sesuai dengan ketentuan terbaru yang dibakukan. Karena itu, akhir pekan kemarin (11-12/6/2010), Sekretariat Ditjen Badilag membahas hal ini dalam kegiatan konsultasi penyusunan ketatalaksanaan Ditjen Badilag.

“Disusunnya pedoman persuratan yang baru ini diharapkan tercipta keseragaman di Ditjen Badilag maupun satker-satker di bawahnya di lingkungan peradilan agama,” kata Dirjen Badilag Wahyu Widiana, ketika membuka acara yang berlangsung di Bandung ini.

Persuratan, sebagai bagian dari ketatalaksanaan, merupakan hal penting di lembaga negara. Setiap kurun waktu tertentu, tata persuratan ini diperbarui. Terakhir, soal persuratan ini diatur dalam Peraturan Menpan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas.

Pembinaan sistem akuntansi instansi (sai)

DALAM RANGKA AKURASI DATA SAKPA - SIMAK BMN

Pangkalpinang|pta-babel.net

Dalam rangka upaya peningkatan pelaporan keuangan Mahkamah Agung RI, Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi MA-RI mengadakan kegiatan Pembinaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan di Hotel Bumi Asih Pangkalpinang pada tanggal 9 -11 Juni 2010.  Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi MA-RI  Dermawan S. Djamian, SH. MH. CN. dalam laporannya mengatakan, Rangkaian kegiatan ini dalam rangka memenuhi target Mahkamah Agung yang selama ini dinyatakan disclaimer. sebelumnya kegiatan ini dilaksanakan juga di Ambon, Maluku Utara dan Batam. Tujuan dilaksanakanya kegiatan ini untuk memantapkan kemampuan para operator dalam rangka menyusun laporan keuangan yang akurat.

Untuk wilayah Bangka Belitung laporan keuangan cukup baik dan terus harus lebih baik karena Mahkamah Agung menargetkan untuk tahun 2010 ini laporan keuangan kita tidak boleh lagi disclaimer paling tidak berubah menjadi wajar tanpa pengecualian.Untuk itu diminta kepada para operator harus lebih disiplin dan bertanggungjawab dalam pelaporan keuangan nya, tegas Sekretaris Mahkamah Agung Drs. H. M. Rum Nessa, SH., MH. dalam kata sambutannya.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Akutansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan. Dan kegiatan ini dibebankan pada DIPA Badan Urusan Administrasi MA-RI Tahun Anggaran 2010. (sis*)