Pelatihan Barang dan Jasa

WKMA RI Bidang Non Yudisial Buka  Sosialisasi Teknis Yustisial  PTA Kendari

Pangkalpinang | pta-babel.net

Bertempat  di  Hotel Swiss Bell Hotel Kendari, Kamis (26/5/2011), Pengadilan Tinggi Agama Kendari, melaksanakan sosialisasi teknis yustisial Peradilan Agama se-Sulawesi Tenggara yang diikuti oleh Ketua, Wakil  Ketua,  Hakim, Panitera/Sekretaris, dan Wakil Panitera Pengadilan Agama se-Sulawesi Tenggara dengan menghadirkan   DR.H. Ahmad Kamil, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial dan  Drs. H. Andi Syamsu Alam S.H., M.H. Ketua muda Agama Mahkamah Agung RI . Pembukaan sosialisasi teknis yustisial ini  dilaksanakan di Hoga Meeting Room Swiss Bell Hotel Kendari dan  dibuka secara resmi oleh  Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial. Hadir sebagai undangan,  Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara mewakili Gubernur Sulawesi Tenggara,  DPRD Sulawesi Tenggara, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sulawesi Tenggara lainnya. 

Berbagai inovasi sedang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan. Apa saja inovasi itu?

Megah. Begitulah kesan yang tampak dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gedung berlantai dua yang diresmikan tahun lalu oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Ahmad Kamil, ini disebut-sebut telah memenuhi standar gedung pengadilan yang modern, canggih dan nyaman buat masyarakat pencari keadilan.

PA Jakarta Selatan memang pengadilan yang besar, tetapi yang besar sesungguhnya bukan hanya gedungnya. Jumlah perkara dan orang-orang yang berperkara pun tergolong besar.

“Banyak public figure yang berperkara di sini. Terakhir kami menyidangkan perkara mantan Menteri Sekretaris Negara, Moerdiono,” kata Panitera/Sekretaris PA Jakarta Selatan, Ach. Jufri, ketika ditemui badilag.net, Jumat (20/5/2011).

Sebagai pengadilan yang besar, PA Jakarta Selatan dituntut mampu memberikan pelayanan terbaik kepada publik yang berada di wilayah hukumnya. Karena itulah berbagai inovasi tengah dikembangkan di pengadilan yang terletak di Jalan R. Harsono, Ragunan, ini.

Salah satu inovasi PA Jakarta Selatan adalah sistem informasi berbasis SMS bernama Call Center atau SMS Gateway. Para pihak yang berperkara bisa mendapatkan layanan SMS berisi informasi mengenai banyak hal, dari nomor perkara, identitas para pihak, susunan majelis hakim, jadwal sidang, hingga sisa panjar biaya perkara.

Tidak sulit bagi para pihak berperkara, terutama penggugat/pemohon, untuk mendapatkan layanan itu. Mereka cukup mendaftarkan nomer HP-nya dengan mengirim SMS ke nomor 085213233112. Untuk melakukan pendaftaran, cukup mengetik REG(SPASI)[NOMER PERKARA][JENIS PERKARA][DUA DIGIT TAHUN PENDAFTARAN]. Contohnya, REG 0123G11 lalu dikirim ke nomor Call Center.

Pemanggilan Peserta Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Dasar

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011

KLIK DISINI

Jakarta, 11/05/2011 (Komisi Yudisial) Sorotan masyarakat terhadap lemahnya mental penegak hukum menuntut segera adanya perubahan khususnya mentalitas. Mental aparat harus dilandasi nilai-nilai budaya demi mencapai efektivitas penegakan hukum.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang SDM dan Litbang Komisi Yudisial Dr. H. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum., pada seminar nasional bertajuk “Dimensi Politik dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan” yang merupakan hasil kerja sama Fakultas Hukum Universitas Yarsi dengan Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi pada Selasa (10/05).

Selain Jaja, hadir pula sebagai narasumber pada seminar tersebut adalah Hakim Mahkamah Konstitusi, Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. dan Dr. H.A. Muliadi, S.H., M.H yang berprofesi sebagai akademisi dan advokat.

Dalam makalah berjudul “Politik Hukum dan Penegakan Hukum,” Jaja mengungkapkan ada korelasi erat antara politik hukum dengan penegakan hukum. "Pada dasarnya, untuk mencapai penegakan hukum yang efektif dipengaruhi empat pilar, yaitu: hukumnya harus memenuhi good process dan good norm, mental penegak hukum, sarana dan prasarana hukum yang memadai, dan kesadaran atau budaya hukum masyarakat,” ujar pria kelahiran Kuningan ini.

Lebih jauh Jaja menyoroti unsur mental penegak hukum dan budaya masyarakat dengan menekankan pentingnya membangun kontrol penegakan hukum berbasis moralitas. Para penegak hukum di Jepang, sebagai contoh, membangun rasa malu dan rasa bersalah apabila mereka melakukan kesalahan melalui panopticon jiwa.

Diihat dari budaya masyarakat, menurut Jaja, bangsa Indonesia lebih banyak berpikir secara konkret dan kontan. “Maka, diperlukan perubahan cara berpikir yang abstrak untuk mencegah terjadinya bermacam pelanggaran,” tegasnya. (KY/Festy)