PTA Kep. Bangka Belitung - KUASA PARA PIHAK DI PENGADILAN

Drs.H.Djafar Abd Muchith, SH, MHI
KPTA Kep. Bangka Belitung

Tanggal Hijriah

Jam Sistem

Laporan Tahunan

Info Perkara

     MAHKAMAH AGUNG RI
     PTA BABEL
     PA PANGKALPINANG
     PA SUNGAILIAT
     PA TANJUNGPANDAN

realisasi anggaran

Form Login

PROFIL PEGAWAI

Pengunjung Online

Saat ini ada 23 tamu online

Jumlah Pengunjung

	Hari ini	239
	Kemarin	303
	Minggu ini	1250
	Bulan ini	6690
	Total	136117

Visitors Counter 1.0.2

Portal Berita

Kereta Anjlok, Penumpang Telantar 30 Jul 2010 | 6:31 pm
Kastil Osaka yang Indah dan Nyaman 30 Jul 2010 | 6:31 pm
JK: Pertamina Bertanggung Jawab 30 Jul 2010 | 6:31 pm
Yunus: Herman Mundur Bukan karena Rekening Gendut 30 Jul 2010 | 6:02 pm
Berangnya Mabes Polri kepada Denny Indrayana 30 Jul 2010 | 5:54 pm
Cara Pong Harjatmo Keliru 30 Jul 2010 | 5:01 pm
Comment on Black Pudding, Marus, dan Lawar by Fadhli 29 May 2010 | 8:58 pm
Comment on Ketika Sebulir Jeruk Menjadi Tak Halal by Imam 28 May 2010 | 5:56 pm
Comment on Keharaman Babi by Imam 28 May 2010 | 5:32 pm
pelatihan hakim syariah ke Arab Saudi (01/12) 1 Dec 2008 | 4:41 pm
Thema Kegiatan Badilag 2009 25 Nov 2008 | 10:39 pm
Rakerda Peradilan Agama se Sumatera Barat | (21/11) 21 Nov 2008 | 3:07 pm

Sindikasi

Anda disini: Beranda

Artikel dan Makalah

Artikel Hukum

KUASA PARA PIHAK DI PENGADILAN

Dimuat Oleh Drs. H. Marwan. AM. M.HI.
Kamis, 11 September 2008
Pangkalpinang l pta-babel.net Drs. H. Marwan AM, MHI. Pada dasarnya pengugat atau pemohon boleh membuat gugatan atau permohonannya sendiri tanpa mewakilkan kepada orang lain. Orang-orang yang berkepentingan bisa secara langsung aktif bertindak sendiri sebagai pihak di muka sidang Pengadilan, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. Penggugat yang langsung disebut pihak materiel , karena ia secara lansung mengajukan gugatan ke Pengadilan, dan dia sekaligus sebagai pihak formil, karena dia sendirilah yang beracara di muka sidang Pengadilan. Akan tetapi dalam keadaan tertentu para pihak dapat mewakilkan kepada pihak lain untuk beracara di muka sidang Pengadilan, sesuai ketentuan pasal 123 HIR atau pasal 147 RBg. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak semua surat kuasa bisa dipergunakan untuk beracara di sidang pengadilan, seperti surat kuasa umum. Surat Kuasa umum ini diatur dalam pasal 1795 BW. Kuasa ini mengandung isi dan tujuan untuk melakukan tindakan-tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa, dengan tugas utama adalah mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan harta kekayaan tersebut. Jadi titik berat kuasa umum hanya meliputi perbuatan pengurusan yang lazim disebut “Beherder atau Management”. Oleh sebab itu ditinjau dari segi hukum, surat kuasa umum tidak dapat dipergunakan untuk beracara di Pengadilan dalam mewakili pemberi kuasa. Bentuk-bentuk kuasa apa saja yang bisa dipakai untuk beracara di Pengadilan dalam mewakili pemberi kuasa, apa syarat-syarat surat kuasa yang sah, dan beberapa permasalahan surat kuasa dalam praktek di lapangan akan dibahas dalam tulisan ini. Untuk membaca makalah ini selengkapnya, silahkah klik disini
Pemutakhiran Terakhir ( Senin, 27 Oktober 2008 )

< Sebelumnya		Berikutnya >

[ Kembali ]

H.A.Jakin Karim, SH, MH.
PANSEK PTA Kep. Bangka Belitung

Rekapitulasi Keuangan Perkara

Kata Kata Mutiara

Kehadiran situs web PTA Babel ini, disamping meningkatkan pelayanan kepada pencari keadilan, juga dapat memberikan pencitraan yang positif bagi provinsi Bangka Belitung di pentas regional dan global.

Demikian kata H. Eko Maulana Ali (Gubernur Kep Bangka Belitung) saat Launching website pta Babel tanggal 3 April 2008

Informasi Penting

Musholaku

Berita Peradilan

Berita Umum

Hakim Konstitusi se- Asia Bentuk Asosiasi