Sementara di ruang sidang, proses sidang sedang berlangsung. “Hari ini ada 28 perkara yang akan disidangkan”, kata Ade, petugas honor tadi. Pantaslah, sebab ruang tunggu sidang dipenuhi oleh banyak para pencari keadilan beserta para pengantarnya.

Dialog Dirjen Dengan Yang Berperkara

Setelah melihat ruangan-ruangan kosong yang ada di gedung itu, Dirjen duduk di ruang tunggu bercampur dengan para pencari keadilan dan para pengantarnya. Ada beberapa orang yang berperkara mau diajak ngobrol oleh Dirjen secara terbuka dan mendalam. 

Bahkan ada di antaranya yang memperlihatkan dokumen SKUM dan copy gugatannya.   Mereka bicara polos apa adanya dan tidak tahu siapa lawan bicaranya.

“Alhamdulillah Pak, saya mendapat pelayanan yang baik, mudah dan lancar. Saya bayar panjar sebesar Rp 401.000,-“, jawab Teteh (bukan nama sebenarnya),  ketika ditanya Dirjen.

Ibu muda berusia 36 tahun ini menggugat cerei suaminya karena sudah lebih 3 tahun meninggalkannya. Teteh yang tinggal di Cimareme, menceriterakan pernah ditawari seseorang untuk mengurus perkaranya dengan imbalan 2 juta rupiah. “Padahal setelah saya urus sendiri, biayanya hanya 401 ribu rupiah, dan lancar tanpa ada kesulitan”, katanya lagi.

Lain lagi dengan Teteh, Ceuceu (bukan nama sebenarnya) yang mengurus percereian anak perempuannya yang berusia 19 tahun dan baru 7 bulan menikah, sudah habis 1 juta rupiah.

“Biaya itu suami anak saya yang nanggung”, kata Ceuceu. “Tapi yang mengajukan cerei anak saya”, katanya lagi. Ceuceu mengaku menggunakan jasa perantara, yang bernama Cecep. Tapi Ceuceu tidak tahu persis apakah Cecep itu orang PA atau pegawai suatu instansi pemerintah lainnya. “Yang saya tahu, dia biasa ngurusin orang cerei di sini”, katanya lagi.

Harapan Dirjen.

Sebetulnya fenomena seperti diceritakan oleh Teteh dan Ceuceu di atas adalah hal yang biasa terjadi di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, Dirjen mewanti-wanti agar fenomena seperti ini tidak menimbulkan kerugian suatu pihak.

Melalui Badilag.net, Dirjen minta agar pemberian informasi yang jelas, tentang biaya dan prosedur berperkara harus dilakukan oleh PA secara sungguh-sungguh. “Terutama biaya perkara”, kata Dirjen. “Jangan hanya dipampangkan saja, tapi harus betul-betul diinfokan secara lisan oleh bagian pendaftaran atau kasir”, tambahnya lagi.

Dirjen menjelaskan bahwa masyarakat kecil sangat terbantu oleh pengantar atau pendamping, seperti oleh amil, dan lainnya. “Tapi yang harus dijaga, adalah bagaimana masyarakat itu mengetahui hak dan kewajibannya, termasuk berapa besar biaya yang diperlukan yang sebenarnya”, tegasnya.

“Jangan sampai, PA ‘dijual’ oleh para pengantar untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan meminta biaya lebih besar dari yang semestinya”, jelas Dirjen. “Lebih-lebih, kalau ada kerjasama dengan oknum PA.  Ini harus betul-betul dijaga. Yang melakukan pelanggaran seperti ini harus ditindak tegas”, kata Dirjen serius.