KEGIATAN MONITORING DAN BIMTEK POLA BINDALMIN DI PTA KEP. BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang|pta-babel.net

Narasumber Drs. H. Mudhafar,SH,MHI, KPTA Drs. H. Dja'far Abd Muchith,SH,MHI, WKPTA Drs. H. Ajis Jaman Gani,SH,MHI

Bahwa kegiatan ini dilaksanakan atas dasar surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Nomor : 2852/DjA/OT.01.3/V/2009 jo. Surat Direktur  Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 2903/DjA/OT.01.3/VI/2009 tanggal 28 Mei 2009 tentang " Monitoring dan Bimbingan Teknis Pola Bindalmin Pengadilan Agama ", yang ditindaklanjuti oleh Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Nomor: W28A/693/PP.00.4/VI/2009 tentang " Panitia Pelaksana dan Peserta Monitoring, Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi Perkara Pengadilan Agama.

Dalam acara ini ketua panitia yang dalam hal ini diwakilkan oleh Jumhery, SH melaporkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 s.d 24 Juni 2009 yang dibagi dalam dua kelompok, yaitu :

1.      Kelompok pertama, diikuti oleh Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang berjumlah 11 orang peserta, yang terdiri dari Wakil Ketua, Hakim- Hakim Tinggi, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera dan Para Panitera Muda yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2009 selama satu hari penuh;

2.      Kelompok kedua, diikuti oleh Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Bangka Belitung sebanyak tiga Pengadilan Agama yang berjumlah 41 orang peserta, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, para Panitera Muda dan Pejabat Fungsional lainnya, yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009, selama satu hari penuh dan para peserta hari ini telah siap mengikutinya dan semuanya hadir.

Kemudian dilanjutkan dengan arahan dari KPTA Kep. Babel, KPTA menyatakan bahwa Bimbingan Teknis Pola Bindalmin Pengadilan Agama berarti kita kembali kepada tugas pokok Peradilan Agama yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh pihak berperkara. Dengan demikian pejabat yang terkait langsung dengan penegakan hukum dan keadilan adalah Hakim, Panitera Pengganti, dan Juru Sita serta Panitera Muda. Sedangkan pejabat kesekretariatan bertugas untuk memenuhi kebutuhan dan sarana penegakan hukum tersebut.