Koordinasi bidang Penilaian Prestasi Hakim dan Seleksi Hakim KY, Mustafa Abdullah mengungkapkan sebanyak 300 hakim "nakal" diperiksa oleh KY setelah mendapat laporan dari masyarakat yang hingga Oktober 2010 mencapai 9.525 laporan. Sebanyak 300 hakim yang diduga melanggar aturan tersebut telah melalui proses pemeriksaan KY.

"Sampai sekarang baru 51 hakim yang sudah direkomendasikan kasusnya ke Mahkamah Agung (MA) dan menunggu keputusan sanksi yang akan diterima," katanya. Kendati demikian, sudah ada sembilan hakim yang sudah divonis dan dinyatakan bersalah, bahkan tiga di antaranya diberhentikan dengan tidak hormat.

    Selain itu, ada dua hakim yang dinonpalukan atau tidak boleh memutus suatu perkara. Keduanya juga harus rela dimutasi ke daerah jauh dari wilayah asalnya. Sementara itu, empat hakim lainnya kini masih dalam tahap proses untuk segera dijatuhi vonis.

Pengamat hukum Universitas Airlangga, Sogar Simamora, mengatakan, peran KY dalam mengawasi semua hakim tidak perlu dengan memantau satu per satu dan mengikuti segala bentuk aktivitasnya setiap hari. Namun, katanya, hal yang diawasi adalah perilaku yang dapat menimbulkan dan mempengaruhi putusan.

Praktisi hukum Eka Iskandar mengungkapkan, "kenakalan" hakim dipengaruhi oleh faktor dana yang biasa diberikan oleh terdakwa kaya. "Malah biasanya putusan itu adalah sebuah kemenangan karena dana yang dimilikinya, bukan karena kebenaran. Siapa yang banyak uang, itu yang menang, meski yang tidak punya uang memiliki fakta lebih kuat," papar advokat kelahiran Sumenep itu.

Asep Rachmat Fajar meyakini komisioner yang baru memiliki kelebihan untuk memperbaiki kinerja KY ke depan. Tongkat estafet kinerja KY yang dikomandani Busyro Muqoddas yang menjadi ikon di lembaga tersebut harus dilanjutkan oleh komisioner yang baru.

"Selama ini, yang menjadi ikon di KY adalah Busyro Muqoddas. Kita yakin komisioner yang baru, memiliki kelebihan untuk memperbaiki kinerja KY. Jangan main-main dan tidak bisa diintervensi, "katanya menambahkan.

Pendapat Asep, bertolak belakang dengan Febri Diansyah. Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) ini berpandangan, komisioner yang baru pesimis akan mampu memperbaiki kinerja KY.

Pasalnya, Abbas Said, salah seorang komisioner terpilih berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR dinilai sebagai sosok penghambat untuk memperbaiki lembaga tersebut.

Namun demikian, bagi komisioner yang baru, hal ini merupakan tantangan sekaligus sebagai ancaman, karena di dalamnya terdapat orang-orang yang selama ini dinilai berupaya melemahkan lembaga tersebut. Abbas adalah orang yang pernah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi," ujar Febri.

Menurut dia, KY mulai lumpuh setelah MK menghilangkan kewenangannya. Namun setelah dibentuknya MKH, masyarakat menaruh harapan ke depan meskipun kinerjanya dianggap belum maksimal. Buktinya, KY selama ini tidak mampu mengawasi hakim yang ada di daerah-daerah.

"Hingga saat ini, belum ada denyut KY secara signifikan, "katanya.

Karena, betapa pun gigihnya upaya para makelar kasus (markus) jika para hakim sebagai penentu akhir sebuah putusan peradilan tidak tergoda dan tetap teguh mengimplementasikan butir-butir kode etik dan pedoman perilaku hakim, maka tidak akan terjadi pembangkangan hukum. Dan tidak akan tereliminir praktik-praktik jahat mafia peradilan yang menjadi penghambat terwujudnya peradilan bersih.