FORMASI Diminta Mengamati Jalannya Pelayanan Peradilan Agama

Dua pembicara pada seminar, Wahyu Widiana dan Tantie Supriatsih, memegang piagam penghargaan, didampingi oleh Ketua Panitia, M Farhan (baju batik), Ketua Umum DPP FORMASI, Aris Sukamto (jaket hitam tanpa peci) dan panitia lainnya

Sebagian Peserta Seminar

Sejak 2003, di lingkungan Mahkamah Agung telah dilakukan penyusunan pola Reformasi Peradilan, yang meliputi manajemen perkara, manajemen SDM, Anggaran, sarana prasarana, pengawasan, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pendidikan Latihan. Sampai sekarang, terus dilakukan penyempurnaan, sampai terbentuknya Blue Print s/d tahun 2035.

Di lingkungan peradilan agama, yang merupakan bagian dari Mahkamah Agung, Wahyu Widiana menyatakan telah dilakukan beberapa kebijakan untuk dilaksanakan secara praktis dalam rangka meningkatkan pelayanan dan menghindari praktek mafia hukum.

Di antara kebijakan itu adalah tentang manajemen komunikasi dan interaksi antara aparat pengadilan dan pencari keadilan. Dalam kebijakan ini, tidak dibenarkan adanya komunikasi antara aparat yang tidak berwenang dengan pencari keadilan. Hanya petugas Meja 1 dan petugas lainnya yang ditunjuk yang dapat berinteraksi dan komunikasi dengan para pencari keadilan. Itupun dibatasi waktu dan tempatnya, yaitu pada saat jam kerja di kantor.

Aparat pengadilan, apalagi hakim, dilarang keras memberikan alamat rumah dan nomor tilpon kepada pencari keadilan. “Cukup alamat dan nomor tilpon kantor saja”, tegas Wahyu.

“Komunikasi dan interaksi yang baik dan benar antara aparat dan yang berperkara adalah kunci keberhasilan pemberantasan mafia hukum”, imbuhnya.

Transparansi Peradilan.

Wahyu Widiana juga mengemukakan tentang upaya peningkatan transparansi di  lingkungan peradilan agama. “Transparansi juga merupakan kunci lainnya dalam mencapai keberhasilan pemberantasan mafia hukum”, jelasnya

Transparansi bisa dilakukan melalui cara-cara konvensional, seperti pemasangan pengumuman pada papan, brosur, leaplet, atau lainnya, atau melalui cara pemanfaatan Teknologi Informasi, seperti melalui internet, touchscreen, layar kaca dan sebagainya.

Transparansi tentang prosedur berperkara, rincian panjar, pengembalian sisa panjar, jadwal dan urutan persidangan, publikasi putusan yang benar dan cepat, akan menjauhkan pengadilan dari praktek-praktek  mafia hukum.

Bantuan dan Dukungan Masyarakat.

Apa yang telah dilakukan oleh pengadilan tidak cukup untuk mencapai sasaran tanpa bantuan dan dukungan masyarakat luas termasuk para mahasiswa.  Apa yang dilakukan di pengadilan harus diketahui betul oleh masyarakat.

“Di sinilah, perlunya sosialisasi kepada masyarakat, agar mereka mengetahui hak dan kewajibannya ketika berurusan di pengadilan”, jelas Wahyu Widiana. “Jangan sampai mereka dibohongi ‘makelar’, terutama dalam hal biaya perkara.  Sering pula, nama hakim ‘dijual’ agar yang berperkara mengeluarkan biaya lebih besar dari semestinya”, tambahnya.

Di samping itu, kontrol masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh pengadilan juga merupakan hal yang sangat penting. “Ini perlu dilakukan agar pengadilan selalu bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas dasar itulah, bantuan dan kontrol dari masyarakat, termasuk dari para mahasiswa, mutlak diperlukan”, tambahnya lagi.