Berdasarkan Hasil Survey, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Jilid II Cukup Menggembirakan

Jakarta | Portal Rakernas (20/09)

MA telah berhasil melaksanakan Reformasi Birokrasi Jilid  I  yang diindikasikan dengan tercapainya  5 quick win. Kini MA berada pada perjalanan reformasi birokrasi jiid II. Kalau RB I bersifat intensional maka RB II selain bersifat intansional juga bersifat nasional.

Kalau RB I tuntutan area perubahan hanya 5, maka  di RB II areanya berjumlah 8. Meski sistem RB II lebih “pelik”, namun berdasarkan survey, hasilnya cukup menggembirakan.

Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung, Widayatno Sastrohardjono mengemukakan hal tersebut pada sesi ke  4  Rakernas Mahkamah Agung, Senin malam (19/9).

Tuada yang juga wakil ketua pelaksana Tim RB Mahkamah Agung membawakan materi Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya. Materi Selengkapnya, Klik Disini.

Jangan Puas

Dalam paparannya, Tuada Pembinaan menjelaskan bahwa untuk mendapatkan gambaran progress  reformasi birokrasi jilid II ini,   MA telah mengadakan survey terhadap implementasi reformasi birokrasi di 8 area. Hasil dari survey tersebut, menurut Tuada, cukup menggembirakan.

Sebagai contoh, untuk sosialisasi reformasi birokrasi ke seluruh aparatur peradilan, 64 % responden menjawab dilaksanakan kurang dari 1 bulan.

Kepemilikan SOP yang menjadi indikator keberhasilan untuk area tatalaksana,  96 % responden menjawab telah memiliki.

“Ini hasil yang menggembirakan”, tegas penanggung jawab Rakernas 2011 ini.

Meskipun potret pelaksanaan reformasi birokrasi jilid dua yang diperoleh dari hasil survey cukup menggembirakan, namun Tuada Pembinaan meminta supaya tidak puas dengan capaian itu.

“Bagi peserta rakernas yang merasa menjawab capaian reformasi birokrasi dengan nilai yang negatif,  harus berusaha untuk meningkatkannya menjadi positif’, ujarnya memberi motivasi.

Ia juga mengingatkan bahwa capaian reformasi birokrasi jilid dua ini akan segera mendapat evaluasi dari Tim  Independen dan Quality Assurance. “Akhir September atau Oktober mendatang akan ada Tim QA yang menilai keberhasilan reformasi birokrasi kita”, jelasnya.

“Para pimpinan pengadilan diharapkan mensosialisasikan program reformasi birokrasi ini ke seluruh jajarannya, jangan sampai ada staf yang tidak tahu menahu tentang  reformasi birokrasi”, pungkasnya.