PTA Kepulauan Bangka Belitung
Drs.H.Djafar Abd Muchith, SH, MHI

Drs.H.Djafar Abd Muchith, SH, MHI
KPTA Kep. Bangka Belitung

Tanggal Hijriah


Jam Sistem

Portal Informasi

Portal Layanan Publik

Laporan Tahunan

Info Perkara

     MAHKAMAH AGUNG RI
     PTA BABEL
     PA PANGKALPINANG
     PA SUNGAILIAT
     PA TANJUNGPANDAN

realisasi anggaran

Form Login






Kata Sandi hilang?

PROFIL PEGAWAI

Pengunjung Online

Saat ini ada 6 tamu online

Jumlah Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini174
mod_vvisit_counterKemarin190
mod_vvisit_counterMinggu ini551
mod_vvisit_counterBulan ini1393
mod_vvisit_counterTotal143468

Portal Berita

Sindikasi

Anda disini:  Beranda

SK Sekretaris MA-RI No : 044/SEK/SK/IX/2008 PDF Cetak E-mail
Dimuat Oleh r12al   
Selasa, 07 Oktober 2008

PEJABAT PERADILAN WAJIB MENYAMPAIKAN LHKPN

Jakarta l mahkamahagung.go.id

Untuk meningkatkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, khususnya di lingkungan Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 044/SEK/SK/IX/2008 tertanggal 24 September 2008 tentang Penetapan Pejabat Peradilan Yang Diwajibkan Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Pejabat Peradilan yang diwajibkan menyerahkan LHKPN tersebut, terdiri dari Hakim Agung, Pejabat Eselon I dan II, Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding serta Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.

Surat Keputusan tersebut secara lengkap dapat diklik disini.(jup)

 
< Sebelumnya   Berikutnya >
Advertisement