WKMA RI Bidang Non Yudisial Buka  Sosialisasi Teknis Yustisial  PTA Kendari

Pangkalpinang | pta-babel.net

Bertempat  di  Hotel Swiss Bell Hotel Kendari, Kamis (26/5/2011), Pengadilan Tinggi Agama Kendari, melaksanakan sosialisasi teknis yustisial Peradilan Agama se-Sulawesi Tenggara yang diikuti oleh Ketua, Wakil  Ketua,  Hakim, Panitera/Sekretaris, dan Wakil Panitera Pengadilan Agama se-Sulawesi Tenggara dengan menghadirkan   DR.H. Ahmad Kamil, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial dan  Drs. H. Andi Syamsu Alam S.H., M.H. Ketua muda Agama Mahkamah Agung RI . Pembukaan sosialisasi teknis yustisial ini  dilaksanakan di Hoga Meeting Room Swiss Bell Hotel Kendari dan  dibuka secara resmi oleh  Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial. Hadir sebagai undangan,  Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara mewakili Gubernur Sulawesi Tenggara,  DPRD Sulawesi Tenggara, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sulawesi Tenggara lainnya. 

Kita melakukan perubahan karena Kita yakin perubahan akan membawa kebaikan bukan saja untuk lembaga tetapi juga untuk perorangan. Acara sosialisasi  seperti ini harus terus Kita lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat Pengadilan Tinggi Agama Kendari… ”.

Ketika mengawali sambutannya, Ahmad Kamil  menyampaikan “…Terima kasih  Kami ucapkan kepada Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara atas bantuan dan kerjasamanya  kepada lembaga peradilan yang  ada di Sulawesi Tenggara. 

Selanjutnya harapan Mahkamah Agung  kepada seluruh warga Mahkamah Agung  agar bahu membahu, bantu membantu menuju kemandirian peradilan  yang dari orde ke orde  telah melalui perjuangan yang sangat berat sehingga dapat menjadi satu atap atau one roof system. Ketika Kita berada dalam  One roof System yang memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung  untuk mengolah teknis dan non teknis, pertanyaannya yang timbul adalah  mampukah  Kita memanage kewenangan yang diberikan oleh undang-undang ? Salah satu upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI adalah dengan menyiapkan blue print I sebagai guiding dalam memanage teknis dan non teknis  atas 32.000 orang pegawai dari 800 satker dengan anggaran yang hampir 5 trilyun dan sekarang  Mahkamah Agung RI  telah melaksanakan  blue print II yang telah berubah visi misi, dari melaksanan peradilan   dengan asas  sederhana dan  cepat  menjadi  melaksanakan peradilan agung dan modern...”.